SEJARAH PEREKONOMIAN INDONESIA

Alur Pembahasan Alur :

1. Pemerintahan Orde Lama (1945-1965)

2. Pemerintahan Orde Baru (1966-1997)

3. Pemerintahan Transisi (1997-1999)

4. Pemerintahan Reformasi (1999-2004)

5. Pemerintahan SBY (2005-2014)

Pemerintahan Orde Lama (1945) :

Kondisi

1.Hancurnya infrastruktur ekonomi baik yang sifatnya phisik maupun non phisik selama pendudukan Jepang. Perang Dunia II, perang revolusi dan gejolak politik termasuk pemberontakan di daerah ditambah manajemen makro yang sangat buruk.

2.Keterbatasan faktor-faktor produksi, seperti SDM yang memiliki tingkat kewirausahaan dan kapasitas manajemen yang tinggi, TK dengan tingkat pendidikan  yang tinggi, dana dan teknologi.

P      perekonomian sangat buruk, meskipun sempat mengalami tingkat pertumbuhan ekonomi rata-rat a7% pertahun selama dekade 1950-an. Namun, turun drastis rata-rata 1,9% selam tahun 1960-an bahkan menjadi hanya 0,5% (1965) dan 0,6% (1966).

3. Defisit saldo neraca pembayaran dan APBN terus membesar. Rata-rata APBN dari tahun 1955-           1965 sebesar Rp151 juta, pengeluaran Rp359 juta.

4.Tingkat inflasi hampir 300% dikarenakan rendahnya volume barang (Supply) dan tingginya  permintaan akibat banyaknya jumlah uang yang beredar di masyarakat dalam rangka untuk        membiayai perang (pembebasan Papua, pertikaian dengan Malaysia, dan pemberontakan di daerah).

Faktor Penyebab

Struktur ekonomi merupakan peninggalan zaman Hindia Belanda, dimana kontribusi dari pertambangan, transportasi, bank dan pertanian komersial yang umumnya dimiliki pengusaha asing memiliki kontribusi dominan PDB.

Akibat banyaknya partai politik dan semuanya ingin berkuasa sebagai konsekuensi sistem politik demokratis, sering terjadi konflik antar partai dan berkepanjangan sehingga tidak memberikan kesempatan  untuk membentuk suatu kabinet pemerintahan yang solid. Akibatnya sangat sulit menyusun suatu program pembangunan dan melaksanakannya.

                                                                                                            

Kabinet (Rata-Rata Berumur 1 Tahun) :

Kabinet Hatta, melakukan reformasi moneter melalui devaluasi mata uang nasional dan pemotongan uang 50% atas semua uang kertas yang beredar pada Maret 1950, yang saat itu masih pakai Golden.

Kabinet Natsir, merumuskan suatu perencanaan pembangunan ekonomi kurun waktu 5 th (rencana urgensi perekonomian – RUP). RUP ini digunakan oleh kabinet selanjutnya.

Kabinet Sukiman, nasionalisasi De Javasche Bank > Bank Indonesia dan penghapusan sistem kurs berganda.

Kabinet (Rata-Rata Berumur 1 Tahun) :

Kabinet Hatta, melakukan reformasi moneter melalui devaluasi mata uang nasional dan pemotongan uang 50% atas semua uang kertas yang beredar pada Maret 1950, yang saat itu masih pakai Golden.

Kabinet Natsir, merumuskan suatu perencanaan pembangunan ekonomi kurun waktu 5 th (rencana urgensi perekonomian – RUP). RUP ini digunakan oleh kabinet selanjutnya.

Kabinet Sukiman, nasionalisasi De Javasche Bank > Bank Indonesia dan penghapusan sistem kurs berganda.

Pemerintahan Orde Baru (1966-1997) :

Tujuan pembangunan ekonomi Indonesia dalam jangka panjang adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui suatu proses industrialisasi dalam skala besar guna mengatasi masalah ekonomi seperti kesempatan kerja dan defisit neraca pembayaran.

-Perekonomian Indonesia pada masa ini, ditandai dengan adanya kebijakan terkait:

1.Pemulihan stabilitas ekonomi, sosial dan politik.

2.Rehabilitasi ekonomi dalam negeri untuk menekan tingkat inflasi, mengurangi defisit keuangan  pemerintah, menghidupkan kembali kegiatan produksi termasuk ekspor yang sempat mengalami    stagnasi.

3.Penyusunan REPELITA secara bertahap dengan target yang jelas dimulai dari REPELITA I (April 1969).

4.Menjalin kembali hubungan dengan pihak barat dan menjauhi pengaruh ideologi komunis.

5.Kembali menjadi anggota PBB, dan lembaga dunia lainnya seperti Bank Dunia, IMF, dsb.

6.Dibentuk kelompok (WB, IMF, ADB) konsorsium yang disebut inter-government group on Indonesia (IGGI) dengan tujuan membiayai pembangunan ekonomi Indonesia.

7.Paradigma pembangunan ekonomi dengan konsep politik ‘TRILOGI PEMBANGUNAN” (stabilitas nasional yang mantap dan dinamis  di bidang politik dan ekonomi, pertumbuhan ekonomi yang tinggi, dan pemerataan pembangunan).

-Perekonomian Indonesia pada masa ini, ditandai dengan antara lain:

1.Swasembada pangan (beras) > didukung modernisasi sektor pertanian dengan penerapan teknologi baru, khususnya sistem irigasi, pupuk dan tata cara tanam.

2.PDB Indonesia meningkat tajam dari Rp2,7 Trilyun (tahun 1969), 20 tahun kemudian sudah mencapai Rp4,8 Trilyun.

3.Rata-rata laju pertumbuhan ekonomi sebesar 7% (1969-1990).

4.Tingkat inflasi menurun hingga 5-10% pada dekade 1970-an.

-Beberapa faktor, kenapa ekonomi pada masa ini lebih baik, antara lain:

1.Kesolidan dan kemampuan kabinet .

2.Penghasilan ekspor yang cukup besar dari minyak (oil boom), pada dekade 1970-an.

3.Kemudahan pemerintah untuk mendapatkan pinjaman luar negeri (PLN) dan masuknya PMA pada dekade 1980-an.

4.Sistem politik dan ekonomi terbuka.

5.Kondisi ekonomi dan politik dunia yang lebih baik.

-Kelemahan ekonomi pada masa ini, antara lain:

1.Fundamental ekonomi yang rapuh dikarenakan pembangunan Indonesia punya ketergantungan yang cukup tinggi dari modal asing termasuk pinjaman dan impor.

2.Buruknya kondisi sektor perbankan nasional.

3.Krisis ekonomi yang cukup besar, dengan diawali tergerusnya nilai tukar Rupiah terhadap dolar AS pada Juli 1997 (dari 1 US=Rp2.500 > Rp2.650).

-Pengalaman menunjukkan bahwa prasyarat utama untuk pembangunan ekonomi dapat berjalan baik, antara lain:

1.Kemauan politik kuat.

2.Stabilitas politik dan ekonomi.

3.SDM yang lebih baik.

4.Sistem politik dan ekonomi terbuka.

5.Kondisi ekonomi dan politik dunia yang lebih baik

Pemerintahan Transisi (1997-1999) :

1.Krisis ekonomi yang cukup parah sebagai akibat dari terdepreasiasinya nilai tukar Baht (Thailand), dengan diawali nilai tukar Rupiah terhadap dolar AS pada pertengahan Juli 1997 (1 US=Rp2,650) > Februari 1998 (I US=Rp15.000).

2.Penundaan proyek-proyek senilai Rp39 Trilyun dalam upaya mengimbangi keterbatasan APBN yang sangat dipengaruhi fluktuasi nilai rupiah.

3Pemerintah secara resmi meminta bantuan IMF (08 Oktober 1997 dan LoI pada Januari 1998) dengan paket bantuan senilai US 40 Milyar. Ada 50 butir kebijaksanaan yang mencakup ekonomi makro (fiskal dan moneter), restrukturisasi sektor keuangan dan reformasi struktural.

Kebijakan pemerintah pasca ini, antara lain:

1.Pencabuatan 16 bank swasta yang dinilai tidak sehat > sebagai awal kehancuaran ekonomi Indonesia.

2.Depresiasi mata uang rupiah terhadap dolar US semakin menjadi (1 US=Rp15.000).

3.Masyarakat dan dunia usaha menjadi bertambah (krisis kepercayaan)  terhadap pemerintah.

-Krisis Rupiah > Krisis Ekonomi >

-Krisis Kepercayaan > Krisis Politik.

-Presiden Soeharto mengundurkan diri pada 21 Mei 1998, kemudian tanggal 23 Mei 1998 Presiden BJ Habibi dilantik sebagai Pemerintahan dalam era Transisi.

Pemerintahan Reformasi (1999-2004) :

-Presiden Abdurrahman Wahid dilantik pada 20 Oktober 1999.

-Perekonomian pada era ini awalnya baik tetapi semakin buruk, dengan ditandai, al:

1.Laju pertumbuhan ekonomi sudah mulai positif (0-5%).

2.Laju inflasi dan tingkat suku bunga mulai menurun (SBI).  Hal ini mengindikasikan kondisi moneter mulai stabil.

3.Nila tukar rupiah kembali merosot dari 1 US=Rp7,000 (awal 2000) > Rp10,000 (9 Maret 2001).

4.IHSG (30 Maret 2000-08 Maret 2001) menunjukkan trend negatif sampai 300 poin. Artinya pelaku bisnis menurun kepercayaannya thd kondisi ekonomi Indonesia.

-Meskipun secara politik kurang memuaskan karena al:

1.Berbagai kerusuhan sosial yang bernuansa disintegrasi dan SARA terus berlanjut;

2.Demontrasi buruh semakin gencar sebagai cerminan atas tidak puasnya terhadai kinerja ekonomi dalam negeri ;

3.Pertikaian elit politik.

4.Hubungan dengan IMF kurang baik terutama terkait:

Amandemen UU No. 23/1999 tentang BI, penerapan otonomi daerah yang memberikan kebebasan daerah untuk meminjam dari LN; revisi APBN 2001 yang terus tertunda pelaksanaannya > IMF menunda pencairannya;

5.Indonesia terancam bangkrut oleh Paris Club (negara donor) karena jatuh tempo hutang-hutangnya pada tahun 2002.

6.Bank Dunia mengancam akan menghentikan pinjamannya jika perjanjian Indo-IMF macet.

7.Pelaku bisnis (investor) asing semakin enggan melakukan kegiatan bisnis di Indonesia.

8.Indonesia, tingkat country risk meningkat akibat kondisi politik dan ekonomi yang tidak stabil

9.Kondisi pada era ini, tidak lebih baik dari era pemerintahan transisi karena permasalahan yang ada sebagai persoalan yang biasa saja (sederhana).

Presiden Megawati Dilantik pada 12 Maret 2001 :

-Perekonomian pada era ini tidak terlalu ada perubahan yang signifikan, dengan ditandai, al:

1.IHSG dan nilai tukar rupiah cukup signifikan naiknya tetapi tetapi belum dapat kembali ke level awal saat Gus Dur dilatik jadi Presiden (Rp7,000).

2.Tingkat suku bunga (SBI) sebesar 17%, diawal Gus Dur sebesar 13%.

3.Tingkat inflasi rata-rata 13,5% (Juli 2000-Juli 2001) sehingga hal ini mengkuatirkan pelaku bisnis karena asumsi APBN 2001 hanya 9,4%.

4.Laju pertumbuhan ekonomi tumbuh 4,3% (th 2002), tahun sebelumnya hanya 3,8%.

5.Pendapatan perkapita meningkat dari US697 menjadi US1,191.

6.Nilai ekspor juga naik 5% (tahun 2002) dan 12% (tahun 2004), sebelumnya -9,3% (tahun 2001).

Pemerintahan SBY (2005-2014):

-SBY mengalami dua kali periode menjadi Presiden RI, 2005-2009 dan 2010-2014.

Perekonomian pada era ini, dengan ditandai antara lain:

1.Adanya kenaikan harga minyak dunia, dari 45 > 70 dolar AS/ barel pada Agustus 2005 karena efeknya berpengaruh besar pada APBN.

2.Melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar AS, per Juli sebesar Rp10,000/ dolar AS.

3.Mengurangi subsidi BBM, yang membuat harga BBM di pasar dalam negeri meningkat tajam. Misalnya, harga solar untuk industri dari Rp2,200 > Rp4,750/liter.

Perekonomian pada era ini, dengan ditandai, al:

4.Tingkat kemiskinan turun dari 16,7% (th 2005) > 11,7% (th 2012).

5.Tingkat bunga SBI tahun 2012 (4,5%), suku bunga bank (6%), tingkat inflasi (4,7%).